SIAPAKAH "HS" BAGI PELAUT INDONESIA?
Tulisan ini didedikasikan buat anda yg pernah mengenal, bertemu & merasakan dari apa yg pernah dibuatnya..
Bertepatan dg gonjang ganjing reformasi th 1998, HS yg merasa terpanggil untuk ikut membenahi kpi memulainya dg pertmuan2 kecil dg bebrapa pelaut senior yg sepaham akan gejolak dtubuh KPI, yaitu satu2nya organisasi profesi kepelautan di Indonesia yg menjadi anggta ITF semenjak lebih dari 20 tahun yang lalu.
Iuran keanggotaan dan kontribusi yg masuk ke kas Organisasi melalui KKB dg banyak perusahaan dirasakan tidak berdampak kpd kemajuan pelaut secara signifikan, apalagi pd thn 2002 Indonesia terancam dikeluarkan dari keanggotaan ITF krn blm meratifikasi STCW 95 juga tidak membenahi kepungurusannya dari anasir2 pemerintah.
Akhirnya, terbentuklah wacana dari sbuah pertmuan untuk diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), & mendobrak kepengurusan KPI yg waktu itu diketuai oleh seorang direktur Biro Klasifikasi Indonesia, Iskandar Ilauhode.
Dari rapat2 kecil hingga pd tingkat musyawarah nasional, HS tampil elegan dg menyuarakan aspirasi pelaut secara murni yg mengacu kpd AD/ART org dan perundang2an nasional juga kpd konvensi2 intrnasional, krn sjatinya waktu itu (spt pd saat ini juga) para pengurus tampak jelas mengesampingkan hal2 yg menjadi hak2 dasar plaut (buruh) spt stndar gaji, perekrutan dan penempatan,PKL, sistem kontrak, jaminan sosial, besrta hal2 lainnya yg berdampak pd tingkat kesjahteraan pelaut pada umumnya.
Setelah mendapat mandat untuk duduk sbg sekretaris di cabang Tanjung Priuk, HS semakin menampakkan geliatnya untuk membawa organisasi serikat pekerja itu kpd koridoor yang sebenarnya.
Sepak terjangnya dlm memimpin aksi2 massa menuntut perbaikan nasib pelaut dan buruh menunjukkan kepiawaiannya dlm memimpin kelas pekerja/buruh.
Dari beberapa masalah perselisahan pelaut dg perusahaannya, atau juga beberapa masalah hak keluarga bg pelaut yg tewas diatas kapal hingga menadaptkan 100% asuransi beserta tunjangan2nya, atau juga dlm memimpin puluhan kali aksi massa menuntut sertifikasi dari pemerintah untuk mngimplementasikan STCW 95 yg mana akhirnya berjalan hingga 3 thn dlm 4 tahapan unutk semua jenis sertifikat yg didapat oleh 1162 plaut.
HS tampak jelas membuat para Pemimpin Pusat (PP) KPI gerah. Krn sepak terjangnya di dlm kepengurusan KPI Cabang Tg priuk jelas menjatuhkan reputasi pengurus pusat yg selama itu hanya meperjuangkan kredibilitas kelompoknya saja.
Dlm sengketa kepungurusan pusat, iskandar ilahode yg tersingkir krn kepemimpinannya yg cacat hukum, mengajukan tuntutannya kpd Pengadilan Jakarta Pusat atas penyerobotan kantor pusat oleh pengurus baru hasil Munas Malino.
Disini, hs yg memiliki militansi kuat dlm idealisme sebuah perjuangan, sekali lagi menampakkan kebesaran jiwanya dg bertindak sbg panglima yg melindungi pengurus pusat dlm 21 kali persidangn yg alot dan penuh intrik. Meskipun sejatinya HS sangatlah bertentangan dg sikap para PP yg terkesan hedonis dan kapitalistik, yaitu cara berfikir yg selalu lbih mengedepankan keuntungan & keselamatn pribdi atau kelompoknya saja, yg mana bg mrk dg mudah menyelesaikan segalanya dg uang. Tp begitu HS sangat menghormati mrk, krn mrk terpilih dlm munas, meskipun kritiknya tak pernah terbantahkan oleh PP. Hingga kongres KPI di hotel Mandarin th 2004, dlm pemilihan yg demokratis, HS tersisih hanya beberapa suara saja yg cukup menempatkannya sbg Wakil Presiden KPI periode 2004-2009.
Kiprahnya kian meluas dg merangkul beberapa serikat pekerja di sektor pelabuhan, bertujuan memperkuat perburuhan di sektor maritim, HS berhasil mendirikan sebuah aliansi dari beberapa serikat pekerja di pelabuhan, yg mana dlm cita2nya semua pekerja yg tergolong dlm sektor pelabuhan akan saling bersinergi dan menguatkan satu sama lain, "bayangkan! Bila ada seorang pelaut yg hak2nya didholimi oleh pengusaha, maka ketika kapalnya memasuki pelabuhan, serta merta semua sektor akan menolak segala aktifitas yg bersangkutan dg kapal tsb sebelum perusahaannya menunaikan tanggung jawabnya kpd si pelaut.."
begitulah kalimatnya menjelaskan gunanya bersinergi dg SP lain di sektor pelabuhan, yg mana didalamnya terdapat SP Bongkar Muat, SP Angkutan Trailer, SP Peti Kemas, dll.
Dan aliansi itu bernama, IPWA, yg mana HS didaulat sbg President (ketua umum) didalamnya.
Tentu saja tidak semudah membalikan tapak tangan, krn cita2 murni biasanya selalu akan berbenturan dg kepentingan2 dari kelompok2 pencari keuntungan.
Terutama benturan itu justru datangnya dari dlm tubuh kepungurusan KPI sendiri. Yg semestinya mendukung namun dg segala upaya mencoba mematahkan sepak terjang HS yang murni untuk membela kepentingan pelaut Indonesia. PP beranggapan, HS terlalu banyak tahu (borok PP) dan berpotensi merusak hubungan baik yg terjalin antara PP dg perusahaan2 besar yg tentu saja telah memberi income besar bg kas KPI. Dan tentu saja, HS pun dianggap pengganggu kenyamanan kursi PP didalam kongres KPI kelak di 2009, krn HS adalah seorang tokoh yg sangat potesial merebut hati pelaut atas idealismenya yang sulit untuk ditawar-tawar.
Maka disusunlah rekayasa yg
Tulisan ini didedikasikan buat anda yg pernah mengenal, bertemu & merasakan dari apa yg pernah dibuatnya..
Bertepatan dg gonjang ganjing reformasi th 1998, HS yg merasa terpanggil untuk ikut membenahi kpi memulainya dg pertmuan2 kecil dg bebrapa pelaut senior yg sepaham akan gejolak dtubuh KPI, yaitu satu2nya organisasi profesi kepelautan di Indonesia yg menjadi anggta ITF semenjak lebih dari 20 tahun yang lalu.
Iuran keanggotaan dan kontribusi yg masuk ke kas Organisasi melalui KKB dg banyak perusahaan dirasakan tidak berdampak kpd kemajuan pelaut secara signifikan, apalagi pd thn 2002 Indonesia terancam dikeluarkan dari keanggotaan ITF krn blm meratifikasi STCW 95 juga tidak membenahi kepungurusannya dari anasir2 pemerintah.
Akhirnya, terbentuklah wacana dari sbuah pertmuan untuk diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), & mendobrak kepengurusan KPI yg waktu itu diketuai oleh seorang direktur Biro Klasifikasi Indonesia, Iskandar Ilauhode.
Dari rapat2 kecil hingga pd tingkat musyawarah nasional, HS tampil elegan dg menyuarakan aspirasi pelaut secara murni yg mengacu kpd AD/ART org dan perundang2an nasional juga kpd konvensi2 intrnasional, krn sjatinya waktu itu (spt pd saat ini juga) para pengurus tampak jelas mengesampingkan hal2 yg menjadi hak2 dasar plaut (buruh) spt stndar gaji, perekrutan dan penempatan,PKL, sistem kontrak, jaminan sosial, besrta hal2 lainnya yg berdampak pd tingkat kesjahteraan pelaut pada umumnya.
Setelah mendapat mandat untuk duduk sbg sekretaris di cabang Tanjung Priuk, HS semakin menampakkan geliatnya untuk membawa organisasi serikat pekerja itu kpd koridoor yang sebenarnya.
Sepak terjangnya dlm memimpin aksi2 massa menuntut perbaikan nasib pelaut dan buruh menunjukkan kepiawaiannya dlm memimpin kelas pekerja/buruh.
Dari beberapa masalah perselisahan pelaut dg perusahaannya, atau juga beberapa masalah hak keluarga bg pelaut yg tewas diatas kapal hingga menadaptkan 100% asuransi beserta tunjangan2nya, atau juga dlm memimpin puluhan kali aksi massa menuntut sertifikasi dari pemerintah untuk mngimplementasikan STCW 95 yg mana akhirnya berjalan hingga 3 thn dlm 4 tahapan unutk semua jenis sertifikat yg didapat oleh 1162 plaut.
HS tampak jelas membuat para Pemimpin Pusat (PP) KPI gerah. Krn sepak terjangnya di dlm kepengurusan KPI Cabang Tg priuk jelas menjatuhkan reputasi pengurus pusat yg selama itu hanya meperjuangkan kredibilitas kelompoknya saja.
Dlm sengketa kepungurusan pusat, iskandar ilahode yg tersingkir krn kepemimpinannya yg cacat hukum, mengajukan tuntutannya kpd Pengadilan Jakarta Pusat atas penyerobotan kantor pusat oleh pengurus baru hasil Munas Malino.
Disini, hs yg memiliki militansi kuat dlm idealisme sebuah perjuangan, sekali lagi menampakkan kebesaran jiwanya dg bertindak sbg panglima yg melindungi pengurus pusat dlm 21 kali persidangn yg alot dan penuh intrik. Meskipun sejatinya HS sangatlah bertentangan dg sikap para PP yg terkesan hedonis dan kapitalistik, yaitu cara berfikir yg selalu lbih mengedepankan keuntungan & keselamatn pribdi atau kelompoknya saja, yg mana bg mrk dg mudah menyelesaikan segalanya dg uang. Tp begitu HS sangat menghormati mrk, krn mrk terpilih dlm munas, meskipun kritiknya tak pernah terbantahkan oleh PP. Hingga kongres KPI di hotel Mandarin th 2004, dlm pemilihan yg demokratis, HS tersisih hanya beberapa suara saja yg cukup menempatkannya sbg Wakil Presiden KPI periode 2004-2009.
Kiprahnya kian meluas dg merangkul beberapa serikat pekerja di sektor pelabuhan, bertujuan memperkuat perburuhan di sektor maritim, HS berhasil mendirikan sebuah aliansi dari beberapa serikat pekerja di pelabuhan, yg mana dlm cita2nya semua pekerja yg tergolong dlm sektor pelabuhan akan saling bersinergi dan menguatkan satu sama lain, "bayangkan! Bila ada seorang pelaut yg hak2nya didholimi oleh pengusaha, maka ketika kapalnya memasuki pelabuhan, serta merta semua sektor akan menolak segala aktifitas yg bersangkutan dg kapal tsb sebelum perusahaannya menunaikan tanggung jawabnya kpd si pelaut.."
begitulah kalimatnya menjelaskan gunanya bersinergi dg SP lain di sektor pelabuhan, yg mana didalamnya terdapat SP Bongkar Muat, SP Angkutan Trailer, SP Peti Kemas, dll.
Dan aliansi itu bernama, IPWA, yg mana HS didaulat sbg President (ketua umum) didalamnya.
Tentu saja tidak semudah membalikan tapak tangan, krn cita2 murni biasanya selalu akan berbenturan dg kepentingan2 dari kelompok2 pencari keuntungan.
Terutama benturan itu justru datangnya dari dlm tubuh kepungurusan KPI sendiri. Yg semestinya mendukung namun dg segala upaya mencoba mematahkan sepak terjang HS yang murni untuk membela kepentingan pelaut Indonesia. PP beranggapan, HS terlalu banyak tahu (borok PP) dan berpotensi merusak hubungan baik yg terjalin antara PP dg perusahaan2 besar yg tentu saja telah memberi income besar bg kas KPI. Dan tentu saja, HS pun dianggap pengganggu kenyamanan kursi PP didalam kongres KPI kelak di 2009, krn HS adalah seorang tokoh yg sangat potesial merebut hati pelaut atas idealismenya yang sulit untuk ditawar-tawar.
Maka disusunlah rekayasa yg
menghabiskan dana milyaran rupiah. Yaitu berawal dr keputusan tempat diselenggarakannya kongres yaitu di dlm kawasan bandara, Hotel Sheraton. Dan sepasukan preman2 mabuk yg mengganggu jalannya kongres.
Juga sabotase yg langsung dipimpin oleh Pengurus pusat dg mengangkat dirinya sendiri sbg pengurus periode berikutnya tanpa melalui proses pemilihan dan demokrasi. Krn sesungguhnya mrk PP sudah tdk bisa mencalonkan dirinya kembali setelah 2 kali periode menjabat. Krn ambisi itulah kekacauan didlm kongres akhirnya tdk memutuskan apapun. SEHINGGA KEPENGURUSAN KPI YANG SEKARANG ADALAH KEPENGURUSAN YANG CACAT HUKUM DAN MENYANDANG STATUS QUO.
Tidak cukup sampai disitu saja, pengurus pusat membaca segala gelagat apa yg akan dibuat oleh HS, dg menggunakan jasa mata2 atau pelaut yg sanggup berkhianat demi selembaran rupiah. Maka pd Maret 2010 disusunlah rencana besar untuk menggulingkan HS dari kepengurusan di Tg priuk. Dgn mengumpulkan pelaut di GOR Tg priuk dg menamakan rapat pelaut yg mana sidangnya dipimpin oleh sdr Daniel Paulus Ferdinand, yang mana esensi dari rapat tsb merencanakan penyerangan yg bakal dipimpin oleh Capt. Rambo. Tentu saja setelah sebelumnya membersihkan jalur aparat yang juga menggelontorkankan dana hingga milyaran rupiah. Dan tersingkirlah HS, maka langgenglah kepungurusn pusat yg hanya menimbun kekayaan pribadinya dg mengecoh & membodoh2i plaut.
Dalam masa kepemimpinannya di Tg priuk, HS telah puluhan kali menyelesaikan sengketa antara pelaut dg perusahaannya yg mana selalu brujung kemenangan bagi si pelaut dg mendaaptkan haknya penuh tanpa ada potongan biaya sepeserpun, termasuk kasus kematian beberapa pelaut di luar negri, yg mana pihak keluarga mendapatkan semua yg menjadi hak atas suaminya yg tewas diatas kapal. Juga bebarapa kasus abk kpl ikan. & trakhir kasus seorang nakhoda, Jhon Ngelo yg diberhentikan begitu saja krn dianggap sdh tua & tdk mendapat pesangon serupiahpun. Dg menjalani beberapa kali sidang PHI, akhirnya perusahaan tsb diwajibkan membayar pesangon dan denda kpd sang kapten oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Namun tak jua mau membayar hingga pd keputusan Peng. Tinggi perusahaan harus membayarnya hingga berlipat2. Bukan berarti keputusan pengadilan tinggi mampu menyurutkan sikap sombong pengusaha yg tak jua mau membayar kewajibannya. Hingga akhirnya HS menemukan sela & menyandera salah satu kapalnya yg hendak lepas tali selesai muat di pelabuhab Tg priuk. Hingga akhirnya perusahaan tsb pun melemah, dan mau membayar semua yg menjadi hak si kapten sebesar 120 juta dari tuntutan awal yg hanya 21 juta.
Dan jasa terbesar HS bagi pelaut adalah dg berhasilnya menyekolahkan gratis ribuan pelaut dlm mendapatkan sertifikat keterampiloan dan keahlian pd th 2001 hingga 2004. Tentu saja setelah melewati serangkaian aksi2 dramatis lewat aksi massa dan perdebatan di tingkat menteri, yg waktu itu menteri perhubungan adalah Agum gumelar. Agum yg dg legowo akhirnya mengakui eprjuangan para anggota bersama HS adalah penyelamatan bg semua pelaut. Program sertifikasi (gratis) yg trbgi dlm 4 tahapan itu adalah:
I. April 2002, untuk sertifikasi keahlian, Watch Keeping, BST dan pemutakhiran plus ISM Code.
II. Sept 2003, untuk sertifikasi keterampilan, SCRB, TF dan AFF.
III. Nov 2o04, untuk sertifikasi keterampilan, OTSTP, CTSTP, LGSTP, MC dan MFA.
IV. Okt 2004, untuk sertifikasi lanjutan bagi para perwira, yaitu GMDSS, ORU dan SSO.
Dan total jumlah pelaut yg mendapatkan semua di atas adalah 1620 org (dimanakah kalian?).
Sebenarnya masih banyak lagi wacana2 yg menjadi bagian dari cita2nya mengangkat harkat dan martabat pelaut Indonesia, seperti menyelenggarakan program (gratis) yg dibiayai negara untuk peningkatan jenjang karir, yaitu sekolah pengambilan tingkat 5 bagi yg dasar. Dan pengambilan tingkat 4 bagi kelas 5. Dan yg paling memprihatinkan beliau adalah tentang standarisasi gaji bagi pelaut di indonesia, termasuk PKL yg isinya cenderung lebih menguntungkan pengusaha. Juga tentang wacananya membangun perumahaan bagi anggota di atas tanah inventaris KPI seluas 100 hektar dimuara gembong yg kini keberadaannya kian tak jelas.
Namun HS terlanjur tersingkir oleh persekutuan manusia tamak yg tak mau mengenal tentang ARTI DARI BERBANGSA DAN BERDEMOKRASI. Krn sesungguhnya Nasionalisme adalah perjuangan untuk sesamanya yg tertindas.
HS yg hanya bisa mengamati segala persoalan pelaut kini, adalah HS yg terkhianati.
HOW R U TODAY?
SALAM PELAUT!
Sumber:EmEr SisiLain
Juga sabotase yg langsung dipimpin oleh Pengurus pusat dg mengangkat dirinya sendiri sbg pengurus periode berikutnya tanpa melalui proses pemilihan dan demokrasi. Krn sesungguhnya mrk PP sudah tdk bisa mencalonkan dirinya kembali setelah 2 kali periode menjabat. Krn ambisi itulah kekacauan didlm kongres akhirnya tdk memutuskan apapun. SEHINGGA KEPENGURUSAN KPI YANG SEKARANG ADALAH KEPENGURUSAN YANG CACAT HUKUM DAN MENYANDANG STATUS QUO.
Tidak cukup sampai disitu saja, pengurus pusat membaca segala gelagat apa yg akan dibuat oleh HS, dg menggunakan jasa mata2 atau pelaut yg sanggup berkhianat demi selembaran rupiah. Maka pd Maret 2010 disusunlah rencana besar untuk menggulingkan HS dari kepengurusan di Tg priuk. Dgn mengumpulkan pelaut di GOR Tg priuk dg menamakan rapat pelaut yg mana sidangnya dipimpin oleh sdr Daniel Paulus Ferdinand, yang mana esensi dari rapat tsb merencanakan penyerangan yg bakal dipimpin oleh Capt. Rambo. Tentu saja setelah sebelumnya membersihkan jalur aparat yang juga menggelontorkankan dana hingga milyaran rupiah. Dan tersingkirlah HS, maka langgenglah kepungurusn pusat yg hanya menimbun kekayaan pribadinya dg mengecoh & membodoh2i plaut.
Dalam masa kepemimpinannya di Tg priuk, HS telah puluhan kali menyelesaikan sengketa antara pelaut dg perusahaannya yg mana selalu brujung kemenangan bagi si pelaut dg mendaaptkan haknya penuh tanpa ada potongan biaya sepeserpun, termasuk kasus kematian beberapa pelaut di luar negri, yg mana pihak keluarga mendapatkan semua yg menjadi hak atas suaminya yg tewas diatas kapal. Juga bebarapa kasus abk kpl ikan. & trakhir kasus seorang nakhoda, Jhon Ngelo yg diberhentikan begitu saja krn dianggap sdh tua & tdk mendapat pesangon serupiahpun. Dg menjalani beberapa kali sidang PHI, akhirnya perusahaan tsb diwajibkan membayar pesangon dan denda kpd sang kapten oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Namun tak jua mau membayar hingga pd keputusan Peng. Tinggi perusahaan harus membayarnya hingga berlipat2. Bukan berarti keputusan pengadilan tinggi mampu menyurutkan sikap sombong pengusaha yg tak jua mau membayar kewajibannya. Hingga akhirnya HS menemukan sela & menyandera salah satu kapalnya yg hendak lepas tali selesai muat di pelabuhab Tg priuk. Hingga akhirnya perusahaan tsb pun melemah, dan mau membayar semua yg menjadi hak si kapten sebesar 120 juta dari tuntutan awal yg hanya 21 juta.
Dan jasa terbesar HS bagi pelaut adalah dg berhasilnya menyekolahkan gratis ribuan pelaut dlm mendapatkan sertifikat keterampiloan dan keahlian pd th 2001 hingga 2004. Tentu saja setelah melewati serangkaian aksi2 dramatis lewat aksi massa dan perdebatan di tingkat menteri, yg waktu itu menteri perhubungan adalah Agum gumelar. Agum yg dg legowo akhirnya mengakui eprjuangan para anggota bersama HS adalah penyelamatan bg semua pelaut. Program sertifikasi (gratis) yg trbgi dlm 4 tahapan itu adalah:
I. April 2002, untuk sertifikasi keahlian, Watch Keeping, BST dan pemutakhiran plus ISM Code.
II. Sept 2003, untuk sertifikasi keterampilan, SCRB, TF dan AFF.
III. Nov 2o04, untuk sertifikasi keterampilan, OTSTP, CTSTP, LGSTP, MC dan MFA.
IV. Okt 2004, untuk sertifikasi lanjutan bagi para perwira, yaitu GMDSS, ORU dan SSO.
Dan total jumlah pelaut yg mendapatkan semua di atas adalah 1620 org (dimanakah kalian?).
Sebenarnya masih banyak lagi wacana2 yg menjadi bagian dari cita2nya mengangkat harkat dan martabat pelaut Indonesia, seperti menyelenggarakan program (gratis) yg dibiayai negara untuk peningkatan jenjang karir, yaitu sekolah pengambilan tingkat 5 bagi yg dasar. Dan pengambilan tingkat 4 bagi kelas 5. Dan yg paling memprihatinkan beliau adalah tentang standarisasi gaji bagi pelaut di indonesia, termasuk PKL yg isinya cenderung lebih menguntungkan pengusaha. Juga tentang wacananya membangun perumahaan bagi anggota di atas tanah inventaris KPI seluas 100 hektar dimuara gembong yg kini keberadaannya kian tak jelas.
Namun HS terlanjur tersingkir oleh persekutuan manusia tamak yg tak mau mengenal tentang ARTI DARI BERBANGSA DAN BERDEMOKRASI. Krn sesungguhnya Nasionalisme adalah perjuangan untuk sesamanya yg tertindas.
HS yg hanya bisa mengamati segala persoalan pelaut kini, adalah HS yg terkhianati.
HOW R U TODAY?
SALAM PELAUT!
Sumber:EmEr SisiLain
0 Response to "SIAPAKAH "HS" BAGI PELAUT INDONESIA?"
Posting Komentar